Kasus perpanjangan kontrak pt freeport
indonesia, menyeret beberapa nama petingggi negeri kedalam pusaran permasalahan.
Jika rekaman setya novanto terbukti oleh mahkamah dewan kehormatan, maka hal
ini menunjukkan pelanggaran etika anggota legislatif.
Anggota dpr, yang seharusnya menjadi tempat bagi
masyarakat indonesia untuk dapat menyuarakan aspirasi rakyat, saat ini bukan politisi sejati yang
mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti dengan kasus perpanjangan kontrak pt
preefort indonesia, yang menyeret ketua dpr setya novanto, sebagai terduga
pencatut nama presiden dan wakil presiden. Pengamat politik universitas
muhammadiyah mengatakan, tugas legislator harusnya adalah mengamankan aset-aset
nasional, bukan sebaliknya, yaitu menggunakannya untuk kepentingan pribadi
ataupun kepentingan partai.
Zuli qodir menambahkan,
secara kode etik, etika anggota legislatif telah dilanggar, dan masuk
kedalam pelanggaran etika yang mungkin
kedepannya akan ada kompromi-kompromi politik.
