Hasil Mukernas Dan Bimbingan Teknis Nasional Atau Bimtek Ppp Pertama, Masa Bakti 2016-2021, Menelurkan Mengembalikan Frase Presiden Harus Indonesia Asli Dalam UU Dasar 1945 Melalui Amandemen.Mukernas Dan Bimbingan Teknis Nasional Atau Bimtek PPP pertama, masa bakti 2016-2021, yang dilaksanakan di jakarta menghasilkan keputusan strategis partai. selain mengukuhkan Romahurmuziy selaku Ketua Umum PPP dan sekretaris jenderal PPP Arsul Sani, PPP juga menelurkan program mengembalikan frase presiden harus indonesia asli dalam undang-undang dasar 1945 melalui amandemen. Romahurmuziy ketua umum PPP menjelaskan proses dari perdebatan panjang dalam mukernas hingga akhirnya ppp sepakat menyetujui gagasaan presiden harus indonesia asli. saat ditanya jika nantinya PPP dipandang mendiskriminasikan keturunan di luar klasifikasi indonesia asli, roman menjawab berarti orang tersebut tidak memahami sejarah. dimana para pendiri bangsa , terutama Ulama Muhammadiyah dan NU serta tokoh bangsa lainnya membuat rumusan negara itu. Senada dengan romahurmuzi, sekjen ppp arsul sani menjelaskan mekanisme mensukseskan mengembalikan frase presiden harus indonesia asli dalam undang-undang dasar 1945 melalui amandemen. rencanannya hasil mukernas ini nantinya akan disampaikan ke ketua fraksi PPP di DPR RI. meskipun tidak mudah, PPP akan melalui strategi khusus dengan mengusulkan GBHN kembali masuk dalam UU Dasar 1945 seperti dulu. yang masih terbuka untuk didiskusikan dalam konteks indonesia asli ini, yakni bahan amandemen dengan penguatan DPD dan Komisi Yudisial. usulan ini nanti juga akan diberikan pada badan pengkajian MPR RI.
