Menanggapi isu perompakan dan penyanderaan terhadap warga negara indonesia di wilayah laut malaysia dan filipina, dpr menyarankan pemerintah perlu melakukan beberapa upaya. salah satunya, menjadi insiator pembuatan kerangka hukum yang efektif untuk pengamanan laut.
Semakin meningkatnya jumlah kasus perompakan di wilayah perairan asia tenggara, termasuk yang terjadi pada para awak kapal warga negara indonesia, membuat dpr menyarankan pemerintah perlu melakukan beberapa upaya untuk menjaga keamanan laut. apalagi dengan adanya visi indonesia sebagai poros maritim dunia, maka pemerintah perlu merubah cara pandang untuk menjaga keamanan indonesia dari perompakan.
Anggota komisi 1 dpr ri, charles honoris menyarankan agar pemerintah indonesia perlu melakukan langkah-langkah konkret, yaitu menjadi inisiator pembuatan kerangka hukum untuk asean, agar tercipta komitmen bersama untuk mencegah, menangkal, menangkap, dan menghukum pelaku kejahatan perompakan. selain itu, pemerintah juga perlu mendirikan pusat informasi bersama, atau intelligence sharing.
Selain itu menurutnya, indonesia harus menjadi motor penggerak terwujudnya kesepakatan atas mekanisme yang efektif di asean, dalam memerangi perompakan dan kejahatan di laut. disisi lain, pemerintah juga harus berkomitmen untuk membangun sistem koordinasi internal yang kuat antar lembaga dan kementerian, dengan misi untuk mewujudkan rezim keamanan laut, sebagai langkah menuju visi indonesia, sebagai poros maritim dunia.
