Kasus perpanjangan kontrak pt freeport indonesia, menyeret beberapa nama petingggi negeri kedalam pusaran permasalahan. jika rekaman setya novanto terbukti oleh mahkamah dewan kehormatan, maka hal ini menunjukkan pelanggaran etika anggota legislatif.
Anggota dpr, yang seharusnya menjadi tempat bagi masyarakat indonesia untuk dapat menyuarakan aspirasi rakyat, saat ini bukan politisi sejati yang mengedepankan kepentingan bangsa. terbukti dengan kasus perpanjangan kontrak pt preefort indonesia, yang menyeret ketua dpr setya novanto, sebagai terduga pencatut nama presiden dan wakil presiden. pengamat politik universitas muhammadiyah mengatakan, tugas legislator harusnya adalah mengamankan aset-aset nasional, bukan sebaliknya, yaitu menggunakannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan partai.
Zuli qodir menambahkan, secara kode etik, etika anggota legislatif telah dilanggar, dan masuk kedalam pelanggaran etika yang mungkin kedepannya akan ada kompromi-kompromi politik.
